Strategi dalam Pembangunan Nasional dari Masa Sesudah Kemerdekaan sampai Reformasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Landasan bagi Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1968 – 1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hokum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan ( REPELITA), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat eksklusif. Pemerintah Daerah dan masyarkat sebagai subjek utama output perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan didaerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreativitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran Negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.

Sebenarnya pola Perencanaan melalui pendekatan sentralistik diawal membangun sbuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola tersebut telambat utuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.

RUNTUHNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI

Penyebab utama runtuhnya adalah karena adanya Krisis Moneter pada tahun 1997. Sejak tahun itu kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk, KKN semakin merajalela dan sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan social yang sangat menonjol hingga menyebabkan kerusuhan social. Dengan muncul demonstrasi yang digerakkan oleh Mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan kondisi ekonomi dan reformasi total.

Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan langsung jabatannya kepada wakil presiden yang pada saat itu adalah B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.